Indonesia adalah negara kaya. Malangnya,bukan kaya akan hasil produktivitas sumber daya manusianya, tetapi kaya akan koruptor. Berdasarkan indeks persepsi korupsi (IPK) akhir tahun 2011, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup. Hal ini didasarkan survey Transparency International, skor IPK Indonesia adalah 3, beranjak 0,2 dari skor tahun lalu. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara.  Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, dengan skor 3 dari skala 0-10 (0 berarti sangat korup, 10 berarti sangat bersih), tak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi.[1]

Maraknya tindak pidana korupsi rupanya didalangi oleh elit politik yang berkuasa di jajaran pemerintahan. Faktanya, berdasarkan survey lembaga anti corruption clearing house, hasil statistik penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) per Agustus 2012 menyatakan jumlah kasus yang ditangani KPK masih banyak diisi dari unsur Pemerintah Pusat yaitu sebanyak 15 perkara. Sementara, KPK menangkap tersangka korupsi dari unsur profesi anggota DPR sebanyak 16 orang, dan disusul dari unsur pengusaha/swasta sebanyak 15 orang, dan disusul dari unsur eselon I/II/III sebanyak 7 orang.[2]

Gambar 1. Penanganan Perkara Tindak Korupsi Berdasarkan Instansi

 Image

 

Gambar 2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Profesi/Jabatan

 Image

Konstruksi, Rekonstruksi, dan Dekonstruksi Nilai Anti Korupsi

Memrihatinkan! Itulah ungkapan yang tepat melihat budaya korupsi di tanah air yang kian mendarah daging. Bahkan, virus korupsi bukan hanya menjangkiti para pejabat di birokrasi, namun sudah merasuki seluruh sistem sosial di masyarakat. Banyaknya pejabat yang terbukti ’menggrogoti’ uang rakyat sebenarnya hanyalah sisi lain dari tindakan korupsi yang sedang dan terus berjalan. Mendefinisikan korupsi, Azyumardi mengutip pendapat Husein Alatas: ”Corruption is abuse of trust in the interest of private gain,” (penyalah-gunaan amanah untuk kepentingan pribadi).[3]

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998-1999 telah banyak dilahirkan kebijakan negara yang mendorong pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi salah satu bukti kebijakan tersebut.[4] Namun pemberantasan korupsi tentu tidak hanya diukur dari sisi penegakan hukum semata, tetapi hendaknya juga berada di ranah pencegahan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem.

Konkritnya, yakni menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda sejak dini. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah spiritual parenting di lingkungan keluarga dan juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hal ini tidak semudah membalik telak tangan, perlu upaya serius dan peran serta masyarakat, instansi dan kementerian pendidikan. Langkah riilnya yakni sosialisasi dan implementasi langsung oleh anggota keluarga, tokoh masyarakat dan guru/pendidik.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk mencermati konstruksi dan implementasi nilai anti korupsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pencegahan tindakan korupsi harus dimulai dengan proses konstruksi, rekontruksi, dan dekonstruksi nilai-nilai tersebut. Budaya anti korupsi harus ditanamkan sejak dini mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa dalam lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan. Ada unsur kesinambungan ke arah kehidupan berbangsa tanpa korupsi dengan sinkronisasi peran keluarga, guru dan pemerintah.

Spiritual Parenting, Konservasi Moral Anak Sejak Dini

Korupsi adalah tindakan amoral. Sedangkan amoral merupakan bentuk penyimpangan moral yang sudah terbentuk lama, bahkan sejak kecil. Hal ini dapat terjadi karena salah pola asuhan oleh orang tua, salah pergaulan atau bisa saja menuruni sifat orang tua yang juga seorang koruptor. Maka, pencegahan merupakan kata positif untuk mengantisipasi hal itu menimpa anggota keluarga kita. Metode yang tepat diterapkan di lingkungan keluarga yakni spititual parenting. Metode ini menitik beratkan pada peran orang tua, guru, atau tokoh masyarakat.

Apakah Spiritual Parenting itu? Menurut Robert Coles, pada bukunya “Menumbuhkan Kecerdasan Moral pada Anak”, spiritual parenting adalah pola asuh yang menempatkan Tuhan pada urutan tertinggi, dalam sikap dan perilaku yang diterapkan oleh orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Mimi Doe, dalam buku “10 prinsip spiritual parenting”, penerapan spiritual parenting tidak jauh berbeda dengan pendidikan agama yang diterapkan selama ini. Bedanya, metode baru ini tidak “mencekoki” anak dengan doktrin ketuhanan, akan tetapi merangsang anak untuk berpikir tentang Tuhan.

Lantas bagaimana penerapan spiritual parenting ini? Menurut Irianto, terdapat empat prinsip mendasar pada metode spiritual parenting. Pertama, membiarkan kreativitas anak-anak untuk bertanya, terutama pertanyaan yang fundamental, misalnya menyangkut alam raya, keberadaan Tuhan, cinta, keadilan, dan lain-lain. Prinsip yang kedua adalah mendengarkan mereka dengan penuh cinta, sehingga mereka bebas untuk mengekspresikan perasaan, khayalan dan perspektifnya. Ketiga, memberikan suatu makna pada aktivitas keagamaan yang bisa disaksikan, dilakukan, dan dialami secara langsung oleh anak-anak. Keempat, mencoba menghadirkan kehadiran Tuhan pada anak-anak ketika berdoa, beribadah, ataupun kegiatan lainnya. Dari sinilah, potensi spiritualitas yang dimiliki anak-anak akan bersinar dan selanjutnya akan melahirkan kesadaran diri (self-awareness) pada diri mereka sebagai kriteria tertinggi dari kecerdasan spiritual (spiritual quotient) mendatang. Intinya bagaimana orang tua mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan membangkitkan semangat, moral, jiwa, dan sukma kehidupan yang luhur dan agung.

Selain keempat prinsip tersebut, metode spiritual parenting juga mengharuskan orang tua menunjukkan hal yang sangat penting yakni keteladanan. Oleh karena itu, orang tua juga harus menjadi pribadi religius dan memiliki moralitas yang tinggi. David J. Lieberman mengatakan bahwa agar orang lain mau berubah menjadi lebih baik, maka kita harus merubah diri kita sendiri.

Jadi, inilah mengapa spiritual parenting menjadi begitu penting untuk menanamkan nilai-nilai moralitas pada anak sebagai langkah pencegahan korupsi. Sedangkan langkah pemberantasan, selain oleh lembaga terkait yaitu KPK, juga melibatkan masyarakat dan mahasiswa sebagai garda terdepan perlawanan terhadap korupsi.

Referensi

Doe, Mimi dan Marsha Walch. 10 Prinsip Spiritual Parenting. 2001. Jakarta: Mizan.

Hurlock, Elizabeth. 1998. Perkembangan Anak Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Laporan Hasil Penelitian: Pelaksanaan Inpres 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Ran Pk) Tahun 2011

http://acch.kpk.go.id/statistik

http://misykat.lirboyo.net/

http://nasional.kompas.com/

 


[1] “Indonesia Masih Negara Terkorup”, 2 Desember 2011. http://nasional.kompas.com/

[3] “Membangun Generasi Anti Korupsi”, 28 Januari 2010, dikutip darihttp://misykat.lirboyo.net/

[4] Laporan Hasil Penelitian: Pelaksanaan Inpres 9/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Ran Pk) Tahun 2011, Kata Pengantar

About these ads